Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Leonard menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun. Namun, penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Kalteng berkomitmen menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan penguatan ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang dan sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, sambil tetap menjaga belanja wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepada Fraksi Golkar, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap kemandirian fiskal. Pemerintah telah melakukan efisiensi belanja operasional dan memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital serta kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng dan Jamkrida.
Menjawab Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan komitmen pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan melalui bantuan sarana produksi dan hilirisasi hasil pertanian, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng juga terus diperluas.
Untuk Fraksi Demokrat, Leonard menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepada Fraksi PKB, pemerintah menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengutamakan belanja wajib pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan. Pengawasan internal diperkuat melalui TEPRA dan pemantauan proyek strategis.
Terakhir, kepada Fraksi NasDem dan PAN, Leonard menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap inovasi digital dan sistem non-tunai di layanan publik seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Leonard menutup dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. (Mhu).
