Palangka Raya, kantamedia.com – Meski program Sekolah Rakyat telah berjalan di empat wilayah rintisan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkap bahwa masih ada tiga kabupaten yang belum juga mengusulkan pembentukan sekolah tersebut. Ketiga daerah tersebut yakni Barito Utara, Murung Raya, dan Barito Timur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Karusman, menyebutkan bahwa keterlambatan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi kelompok miskin ekstrem di Kalimantan Tengah. “Sampai saat ini belum ada usulan dari ketiga kabupaten tersebut. Kita terus mendorong agar mereka segera menyampaikan proposal,” ungkapnya, Kamis (24/7/2025).
Padahal, menurut Eddy, setiap kabupaten/kota diwajibkan memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi prioritas pengentasan kemiskinan ini juga selaras dengan program Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *Huma Betang*. “Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi jadi fokus. Tapi tetap, semua kabupaten wajib punya,” tegasnya.
Tantangan lainnya terletak pada kesiapan daerah dari sisi pengusulan lahan, fasilitas awal, dan data calon peserta didik. Sekolah Rakyat dapat menerima siswa yang terdaftar dalam *Data Terpadu Sejahtera Nasional* (DTSEN), khususnya pada desil 1 dan 2 yang tergolong miskin ekstrem atau rentan.
“Kalau datanya tidak valid, tidak masuk dalam DTSEN, maka tidak bisa ikut. Semua berbasis data pusat,” ujarnya. Pemerintah provinsi juga menegaskan tidak memiliki wewenang penuh dalam pembiayaan, karena program ini didanai langsung oleh Kementerian Sosial RI.
Lebih lanjut, Eddy menyebut bahwa provinsi hanya bertanggung jawab atas penyediaan lahan dan prasarana dasar. Sementara tenaga pengajar, kurikulum, hingga pengelolaan dilakukan pemerintah pusat, dengan guru berstatus P3K.
“Kalau daerah lambat merespons, maka mereka akan tertinggal. Kita minta keseriusan semua pihak. Ini program nasional, bukan hanya inisiatif daerah,” tutupnya. (daw)
