Kantamedia.com – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (22/5/2025), mencabut izin Harvard University untuk menerima mahasiswa asing (internasional). Kebijakan ini memaksa mahasiswa asing yang telah terdaftar untuk pindah ke institusi lain atau kehilangan status hukum mereka di AS. Pemerintah juga mengisyaratkan akan memperluas tindakan ini ke kampus-kampus lain.
“Harvard tidak lagi diperbolehkan menerima mahasiswa asing, dan mahasiswa internasional yang sudah terdaftar harus segera pindah atau mereka akan kehilangan status legal di AS,” tulis keterangan resmi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dikutip CNN, Jumat (23/5/2025).
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, memerintahkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran milik Harvard. Dalam pernyataannya, Noem menuding Harvard telah mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.
Gedung Putih menegaskan bahwa “menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa, bukan hak,” serta menuding pimpinan Harvard mengubah universitas menjadi “sarang agitator anti-Amerika dan pro-teroris.”
Universitas Harvard menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah berdampak serius pada ribuan mahasiswa asing, serta menilai tindakan ini sebagai bentuk pembalasan yang melanggar hukum.
Kebijakan keras ini menandai peningkatan tekanan signifikan dari pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas elite, khususnya Harvard yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, dan kerap menjadi sasaran kritik Trump.
Langkah ini diambil setelah Harvard University disebut menolak permintaan informasi dari Noem terkait beberapa pemegang visa mahasiswa asing. Saat ini, Harvard memiliki sekitar 6.800 mahasiswa internasional, atau sekitar 27% dari total pendaftaran untuk tahun akademik 2024–2025. Data tahun 2022 menunjukkan mahasiswa asal China merupakan populasi terbesar, disusul oleh mahasiswa dari Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang.
“Merupakan suatu keistimewaan, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” kata Noem.
Harvard menolak semua tuduhan dan menegaskan akan membela para mahasiswanya. “Tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum,” demikian pernyataan resmi universitas.
Tindakan balasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kita, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard,” lanjutnya.
Universitas tersebut menyatakan berkomitmen penuh mendidik mahasiswa internasional dan sedang merancang panduan bantuan bagi yang terdampak.
Dalam wawancara dengan Fox News: The Story with Martha MacCallum, Noem mengisyaratkan bahwa tindakan serupa bisa diterapkan pada kampus lain, termasuk Universitas Columbia di New York. “Benar sekali. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua universitas lain untuk bertindak lebih baik,” ujar Noem.
Trump, seorang Republikan, secara konsisten mengkritik universitas swasta dan Ivy League, termasuk Harvard, yang menurutnya menyebarkan ideologi anti-Amerika dan kiri radikal. Ia juga menyoroti perekrutan tokoh-tokoh Partai Demokrat sebagai dosen dan pimpinan universitas.
Dalam beberapa minggu terakhir, Trump membekukan dana hibah federal senilai sekitar US$ 3 miliar untuk Harvard, yang kini tengah berupaya menggugat pengembalian dana tersebut.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS juga menghentikan hibah senilai US$ 60 juta kepada Harvard karena universitas dinilai gagal menangani kasus antisemitisme dan diskriminasi etnis.
Namun dalam pengaduan hukum, Harvard University menyatakan telah berkomitmen melawan antisemitisme dan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif bagi mahasiswa Yahudi dan Israel. Mereka juga menyebut bahwa kebijakan pemerintah ini membahayakan kebebasan akademik.
Kini nasib mahasiswa asing di Harvard menjadi tak menentu. (*)
