Palangka Raya, Kantamedia.com – Penurunan belanja daerah dalam APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 mendorong pemerintah provinsi untuk menetapkan prioritas yang jelas demi menjaga keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menanggapi nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah pekan lalu.
“Penurunan anggaran pasti berdampak pada pembiayaan pembangunan. Karena itu, yang menjadi prioritas utama adalah pelayanan masyarakat,” ujar Purdiono, Senin (13/10).
Ia mengungkapkan bahwa nilai APBD Kalteng tahun 2025 sempat mencapai Rp10,2 triliun, namun setelah rasionalisasi, untuk 2026 hanya sekitar Rp7 triliun lebih. Menurutnya, penyesuaian ini menuntut pemerintah untuk menentukan skala prioritas yang jelas.
Purdiono menekankan bahwa sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik harus tetap dipertahankan. “Program yang belum mendesak bisa ditunda dulu. Pemerintah daerah dan DPRD akan memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan utama bukan hanya keterbatasan dana, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. “Kita perlu efisiensi dan perencanaan yang lebih realistis,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Purdiono menjelaskan bahwa APBD bersifat proyeksi dan bisa berubah seiring perkembangan penerimaan daerah. “Kalau nanti ada tambahan dana dari pusat, bisa diakomodasi dalam perubahan APBD 2026. Jadi ini masih bisa berkembang,” terangnya.
DPRD, menurutnya, akan terus mengawal pembahasan anggaran agar kebijakan fiskal daerah tetap berpihak kepada masyarakat. “Intinya, kita menyesuaikan dengan kondisi fiskal sekarang, tapi tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” tutupnya. (Daw).
