Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menegaskan persoalan lahan masyarakat dan plasma sawit menjadi isu paling mendesak yang muncul dalam reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Hal itu ia sampaikan usai diwawancarai pada Rabu (19/11/2025).
Maryani menyebut banyak kelompok tani gelisah karena status lahan yang telah lama mereka miliki kini dipersoalkan akibat aturan baru. “Ini kan hak masyarakat. Plasma itu mata pencarian mereka. Sebelum aturan baru itu ada, mereka sudah punya tanah-tanah tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan lahan tersebut digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak, sehingga polemik ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, pemerintah dan perusahaan tidak boleh mengutak-atik lahan masyarakat yang sudah dikelola sebelum regulasi terbaru diberlakukan. “Kalau memang itu punya masyarakat, hak masyarakat, dan mereka memilikinya sebelum aturan itu keluar, tolonglah jangan diganggu,” tegasnya. Maryani menambahkan persoalan plasma sawit kini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota, tetapi Dapil III termasuk yang paling banyak melapor.
Terkait temuan Dinas Perkebunan bahwa pada 2021–2023 terdapat 57% perusahaan sawit belum memenuhi kewajiban plasma, Maryani meminta ketegasan pemerintah. Ia menilai pengecekan terpadu harus dilakukan. “Kehutanan, BPN, dan perkebunan harus turun bersama. Tanpa titik koordinat dan izin yang jelas, tidak akan pernah ketemu titik temunya,” katanya.
Selain persoalan plasma, Maryani juga menyinggung kunjungan Komisi IV ke Kabupaten Barito Timur selaku mitra kerja di bidang pembangunan dan infrastruktur. Dalam kunjungan itu, pihaknya memetakan sejumlah titik jalan yang harus diperjuangkan pada pembahasan anggaran mendatang. “Kami melihat spot-spot jalan dan pembangunan infrastruktur untuk diperjuangkan di DPRD Provinsi,” jelasnya.
Soal progres pembangunan di kawasan Patung Hayaping, Bartim, Maryani menyebut pengerjaan masih berjalan. Ia menegaskan Komisi IV akan tetap memperjuangkan kelanjutan pembangunan tersebut meski berhadapan dengan efisiensi anggaran. (Daw).
