Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menyoroti serius kondisi infrastruktur jalan provinsi yang semakin terhambat akibat pemangkasan anggaran drastis. Ia menyebut ruas Jalan Cempaga – Mulia – Kampung Melayu sepanjang 125 kilometer kini sulit ditangani optimal karena pagu anggaran turun dari sekitar Rp50 miliar menjadi hanya Rp4–5 miliar.
Menurut Hafid, minimnya alokasi anggaran berdampak langsung pada aksesibilitas masyarakat. Jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung permukiman dengan pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar. “Masyarakat sangat berharap pembangunan tetap berjalan. Tapi dengan pagu sekecil itu, progresnya pasti terhambat,” ujarnya.
Ia menambahkan pembatasan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) semakin menekan kemampuan pemerintah provinsi, terutama untuk melanjutkan perbaikan infrastruktur dasar pada 2026. Kondisi ini dikhawatirkan memperlebar ketertinggalan wilayah, khususnya desa-desa sekitar Sampit yang masih bergantung pada akses darat.
Selain jalan, Hafid mengungkapkan sejumlah desa masih mengalami blank spot jaringan internet. Desa Makati Jaya menjadi contoh area yang belum terjangkau sinyal stabil meski dekat dengan Kota Sampit. “Realitas ini menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur digital masih besar,” tegasnya.
Ia menekankan infrastruktur jalan yang memadai akan membuka potensi wilayah sekitar hingga ke perbatasan Katingan. Namun tanpa akses layak, beban biaya pembangunan meningkat dan masyarakat semakin tertinggal. Aspirasi warga terkait pembukaan lahan pertanian di Desa Rawasari juga dinilai strategis, tetapi tidak dapat direalisasikan tanpa dukungan jalan. “Lahannya siap, tenaga kerja ada, tapi tanpa dukungan anggaran dan jalan yang bagus, program tidak bisa berjalan,” katanya.
Hafid meminta pemerintah provinsi menjadikan ruas Cempaga – Kampung Melayu sebagai prioritas infrastruktur 2026, mengingat dampaknya yang luas terhadap mobilitas, ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat. (Daw)
