Palangka Raya, Kantamedia.com – Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik menjadi elemen penting dalam menciptakan program yang tepat sasaran. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, saat melaksanakan reses perseorangan masa persidangan II Tahun 2026 di Kota Palangka Raya.
“Aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan berani menyampaikan kondisi riil yang mereka alami, khususnya terkait kebijakan publik,” ujarnya.
Faridawaty menyampaikan, aspirasi warga tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya datang dari Ibu Marni, seorang ibu tunggal yang mempertanyakan kejelasan kriteria penerima bantuan sosial (bansos) karena dirinya belum pernah menerima bantuan meski dalam kondisi ekonomi terbatas.
Selain itu, warga juga memberikan masukan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal. Ibu Marni mengusulkan agar program tersebut dievaluasi, termasuk opsi penggantian dalam bentuk uang, karena menu makanan yang diberikan di sekolah kerap tidak diminati anak. “Masukan seperti ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” tambah Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng ini.
Sementara itu, Ketua RT 04 Kelurahan Palangka menyoroti persoalan pendataan bansos yang dinilai belum akurat. “Keterlibatan RT sangat penting karena kami yang mengetahui langsung kondisi warga di lapangan. Ini perlu menjadi perhatian dalam perbaikan sistem pendataan,” ungkapnya.
Faridawaty menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan kebijakan ke depan. (Mhu).
