Palangka Raya, Kantamedia.com – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar pada Senin (5/5/2025) di Ruang Rapat Paripurna, Fraksi Partai Golkar menyampaikan rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Rahadian Fani, menekankan sejumlah permasalahan struktural yang masih membayangi pembangunan daerah.
Fraksi Golkar menilai bahwa arah pembangunan Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang mendesak. “Transformasi ekonomi belum menunjukkan hasil optimal, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah masih mencolok, serta kontribusi sektor industri lokal terhadap pertumbuhan jangka panjang dinilai minim,” ujar Rahadian.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kalteng mendesak pemerintah provinsi untuk merumuskan ulang prioritas pembangunan berbasis potensi lokal. Fokus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian modern, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), serta dorongan terhadap sektor ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di daerah.
Di sektor layanan dasar, ia menyoroti rendahnya distribusi tenaga profesional, terutama di wilayah pedalaman dan tertinggal. Dalam bidang pendidikan, diperlukan pendekatan berbasis kebutuhan industri (link and match), serta percepatan digitalisasi untuk menjembatani disparitas mutu pendidikan. Sementara dalam sektor kesehatan, pemerataan tenaga medis menjadi prioritas yang harus segera ditangani.
Kritik tajam juga disampaikan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) di provinsi ini. Fraksi Golkar menilai bahwa orientasi profit semata dari aktivitas pertambangan telah mengabaikan dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan tambang diminta berkontribusi lebih dalam pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional mereka.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar DPRD Kalteng mendorong penyusunan peta jalan transisi energi daerah yang terukur dan realistis. Isu ketahanan pangan juga diangkat sebagai agenda krusial, dengan penekanan pada diversifikasi komoditas dan penguatan konektivitas antarwilayah guna memperlancar distribusi serta meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
Dengan rekomendasi ini, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Arah kebijakan harus dibenahi agar tidak terjebak dalam pola pembangunan yang eksploitatif dan timpang,” tutup Rahadian. (daw)
