Palangka Raya, Kantamedia.com – Fraksi Partai NasDem menyampaikan rekomendasinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Juru bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/5/2025), menyampaikan sejumlah kritik strategis dan saran kebijakan diarahkan pada sektor pengelolaan lahan, investasi, dan hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Asdy menyoroti lemahnya kebijakan tata kelola lahan, khususnya terkait Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2021. Menurutnya, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat hukum adat dalam membuka lahan non-gambut. “Ketidaktegasan ini berpotensi menciptakan celah terhadap praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali. Revisi aturan diperlukan untuk menjamin pencegahan karhutla yang efektif dan berbasis kearifan lokal,” tegasnya.
Dalam aspek investasi, Fraksi NasDem menilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum transparan dan proaktif dalam menyampaikan informasi kepada pelaku usaha. Tidak adanya regulasi insentif investasi turut disebut sebagai faktor penghambat dalam ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja. “Tanpa kejelasan insentif, Kalimantan Tengah akan tertinggal dalam kompetisi menarik investasi berkualitas,” ujarnya.
Fraksi juga menekankan pentingnya akselerasi hilirisasi SDA agar provinsi ini tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Menurut NasDem, penguatan kelembagaan di sektor energi dan pertambangan, termasuk peningkatan peran BUMD, harus menjadi agenda prioritas. “Industri pengolahan kelapa sawit, karet, rotan, hingga perikanan perlu segera dikembangkan sebagai basis pertumbuhan industri wilayah,” tambah Asdy.
Dalam sektor pertanian, NasDem mendukung pendekatan teknologi intensif untuk memperkuat tanaman pangan dan hortikultura. Fraksi mendorong pembentukan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi dan BUMDes sebagai instrumen peningkatan daya saing. Selain itu, konflik agraria antara masyarakat dan korporasi yang masih marak dinilai membutuhkan lembaga mediasi independen yang kredibel dan berpihak pada keadilan.
Pelayanan publik dan sektor kesehatan turut menjadi perhatian. Fraksi menyoroti kondisi 34 puskesmas yang masih mengalami kekurangan sarana dan tenaga profesional, serta mutu layanan yang belum memenuhi standar. “Banyak indikator program pelayanan publik tidak tercapai, meskipun anggaran yang dialokasikan tergolong besar. Ini menunjukkan masalah efektivitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,” ujarnya.
Fraksi NasDem berharap agar Pemerintah Provinsi lebih tegas dalam menjalankan fungsi regulator sekaligus fasilitator pembangunan. “Peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi pelaku usaha lokal dari tekanan korporasi besar dan memastikan pembangunan yang berpihak pada masyarakat,” tutup Asdy Narang. (daw)
