Palangka Raya, Kantamedia.com – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menertibkan dapur mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar.
Dukungan itu disampaikan menyusul hasil evaluasi 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono yang diumumkan pada 29 Oktober 2026. Dalam evaluasi tersebut, BGN menyebut telah menutup permanen lebih dari 2.000 dapur MBG karena dinilai tidak memenuhi ketentuan, khususnya soal kebersihan dan sanitasi.
Ansyari menilai penertiban itu bukan berarti program dikurangi, melainkan upaya membenahi tata kelola agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
“Ini sebenarnya bukan dikurangi, tetapi menertibkan. Dapur-dapur yang tidak layak dan tidak sesuai standar, itu yang perlu ditertibkan. Memang ada perubahan dalam pelaksanaannya,” ujar Ansyari, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, dapur yang tidak layak harus ditindak tegas agar makanan yang diterima anak-anak terjamin mutu dan keamanannya.
Ia juga menyoroti adanya penyesuaian anggaran per porsi yang berpotensi memicu keluhan dari sebagian yayasan mitra. Ansyari mengingatkan, MBG jangan dipandang semata sebagai peluang usaha yang mengejar keuntungan.
“Kalau memang program ini diniatkan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan, tentu kita harapkan semua bisa mendukung,” ucapnya.
Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan, MBG harus tetap fokus pada tujuan utama, yakni membantu pemenuhan gizi anak. Kepentingan penerima manfaat harus ditempatkan di atas kepentingan pengelola.
Terkait sanksi penutupan sementara maupun permanen bagi dapur bermasalah, Ansyari menyebut hal itu merupakan kewenangan penuh BGN sebagai lembaga yang melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut.
“Kita memang diminta juga secara nonstruktural untuk mengawasi program ini. Memang tujuannya adalah memberi makan anak-anak,” tutupnya. (*/Fay)
