Palangka Raya, Kantamedia.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menilai penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 harus direspons dengan kebijakan fiskal yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, menyampaikan bahwa tekanan fiskal terjadi akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. “Kami memahami bahwa penurunan pendapatan ini berdampak langsung terhadap struktur APBD tahun 2026. Karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan strategi prioritas agar tetap fokus pada pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (15/10).
Fraksi PKB menekankan pentingnya efisiensi belanja agar pengeluaran daerah benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegas Habib.
Ia menambahkan, belanja pemerintah harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Selain itu, Fraksi PKB mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) yang dinilai masih belum tergarap maksimal.
“Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat. Potensinya masih cukup besar dan bisa menjadi sumber tambahan pendapatan daerah,” jelasnya.
Habib juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pajak daerah agar lebih transparan dan akuntabel. “Dengan tata kelola keuangan yang efisien dan optimalisasi PAD, Kalimantan Tengah tetap bisa menjaga keberlanjutan pembangunan meski transfer pusat berkurang,” pungkasnya. (Daw).
