Melihat akan hal ini Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, menegaskan, harga elpiji subsidi seharusnya tetap terkendali sesuai ketentuan
Sejurus dengan kondisi ini, Ridha meminta pemerintah daerah untuk segera turun tangan, agar lonjakan harga di tingkat pengecer tidak terus terjadi.
“Jangan sampai elpiji subsidi justru memberatkan masyarakat karena harganya tidak terkendali di lapangan,” tegas Ridha, Kamis (9/4/2026).
Padahal lanjut dia, harga di pangkalan resmi di Kota Palangka Raya masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni sebesar Rp22 ribu per tabung. Namun, persoalan muncul setelah distribusi dari pangkalan ke pengecer.
“Jadi masalahnya bukan di pangkalan, tapi dilihat dari distribusi elpiji ke pengecer ini yang perlu diawasi lebih ketat,” ujarnya.
Disisi lain Ridha meminta agar Pemko Palangka Raya bersama instansi terkaitnya tidak hanya fokus pada pengawasan pangkalan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi hingga ke pengecer.
Ia menekankan pengawasan harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup hanya dilakukan di pangkalan. Tak hanya itu, disisi lain perlunya evaluasi sistem distribusi elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan berlebih.
“Hendaknya masyarakat membeli elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan, serta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan agar segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (*/Fay)
