Pulang Pisau, Kantamedia.com – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dipastikan akan mengalami penurunan signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dengan total pemangkasan mencapai sekitar Rp265 miliar dibanding tahun 2024.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau, Yoppy Satriadi, saat diwawancarai usai rapat koordinasi di Pulang Pisau, Senin (3/11/2025).
Menurut Yoppy, kondisi tersebut akan berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan, terutama sektor infrastruktur.
“Kalau dibandingkan APBD 2024 dengan 2025, kita sudah terpangkas sekitar Rp60 miliar. Ditambah lagi tahun 2026 kita terpangkas sekitar Rp200 miliar. Jadi totalnya dibandingkan 2024, berkurang sekitar Rp265 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, penurunan anggaran sebesar itu berpotensi memengaruhi sejumlah komponen belanja, termasuk pembangunan infrastruktur dan tunjangan ASN (TPP), meski hal itu masih akan dikaji lebih lanjut.
“Kalau pun nanti masih kurang, sepertinya akan berpengaruh juga terhadap TPP ASN, tetapi itu akan kita lihat lagi nanti,” ungkapnya.
Untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, DPRD Pulang Pisau akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masing-masing mitra komisi sebelum melanjutkannya ke rapat gabungan lintas komisi.
“Kami ingin semuanya terang benderang, supaya masyarakat juga tahu dan teman-teman media tahu bahwa anggaran yang tersisa sedikit ini digunakan untuk apa,” ujar Yoppy.
Ia juga menilai, meski pemerintah pusat kerap menjanjikan adanya tambahan anggaran di tahun berjalan, daerah tidak bisa terlalu berharap pada hal itu. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan menitikberatkan pembahasan pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dan strategis.
“Yang sekarang pun sebenarnya sudah prioritas, tapi dengan kondisi ini kita harus memangkas lagi menjadi lebih prioritas lagi,” tegas Yoppy.
Dengan adanya pemangkasan anggaran cukup besar tersebut, DPRD Pulang Pisau mendorong pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, terutama sektor pelayanan dasar dan infrastruktur produktif. (arw/*)
