Pulang Pisau, Kantamedia.com – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Suprapto, memastikan bahwa peredaran beras di wilayah setempat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini disampaikannya menanggapi pemberitaan terkait potensi peredaran beras oplosan dan penyesuaian harga di pasaran.
“Tidak ada dampak berarti. Sejauh ini aman-aman saja,” ujar Suprapto saat diwawancarai, Senin (3/11/2025).
Menurut Suprapto, para pelaku usaha beras di daerah diharapkan mematuhi aturan pemasaran yang berlaku dan menghindari praktik pengoplosan beras, terutama terhadap produk beras lokal dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang diatur ketat oleh pemerintah.
“Himbauan saya, pelaku usaha harus menyesuaikan dengan aturan. Jangan sampai melakukan pengoplosan, karena itu tidak baik dan tidak diperbolehkan secara perizinan. Kalau menyangkut beras lokal atau SPHP, jelas tidak boleh dicampur, karena bisa merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa praktik pengoplosan beras dapat berdampak negatif terhadap kualitas dan harga beras yang diterima masyarakat.
“Kalau sampai terjadi pengoplosan, jelas merugikan masyarakat karena akan berpengaruh pada kualitas dan harga beras,” lanjutnya.
Terkait kebijakan batas harga minimal beras sekitar Rp6.500 per kilogram, Suprapto menilai hal tersebut relatif menguntungkan bagi petani, namun perlu disesuaikan bagi pelaku usaha agar tetap bisa berjalan secara ekonomis.
“Bagi petani, tentu harapannya baik, apalagi kalau Bulog tetap menyerap hasil panen mereka. Tapi bagi pengusaha, mereka harus menyesuaikan harga pasar. Kadang kalau harga turun, bisa rugi, bahkan tidak bisa jalan usahanya,” ujarnya.
Suprapto juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat tengkulak dan pengusaha lokal yang beroperasi di wilayahnya, dan hal tersebut justru mendorong persaingan sehat di tingkat pasar.
“Masih ada tengkulak, dan itu tidak masalah. Malah terjadi persaingan sehat antara tengkulak dan pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha dari Banjar atau daerah lain mau masuk ke wilayah Blantyre, silakan saja. Justru itu baik, karena dengan adanya persaingan sehat, perputaran uang lebih cepat dan petani lebih diuntungkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung terciptanya iklim usaha yang transparan, sehat, dan berpihak kepada petani lokal, dengan tetap menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras di pasaran.
“Yang paling diuntungkan tetap petani. Itu yang kita jaga,” pungkas Suprapto. (arw/*)
