Kantamedia.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai ketika namanya diseret dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sendiri terseret kasus Harun Masiku.
“Biasa,” ucap Jokowi di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Kamis (27/3/2025).
Dalam sidang tersebut Hasto membacakan eksepsinya dan mengatakan bahwa puncak intimidasi yang dia terima terjadi saat PDIP memecat Jokowi. Dengan adanya keputusan itu membuat kasus Harun Masiku kerap dikaitkan dengan dirinya dan PDIP.
Jokowi pun heran dengan pernyataan Hasto Kristiyanto tersebut.
“La wong mengancam untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa, ruginya apa? Itu lo. Wong dipecat juga biasa-biasa saja,” tandasnya.
“Hahaha. Apa coba? Coba dipikir secara logika, secara logika,” tandasnya.
Dalam eksepsinya, Hasto Kristiyanto menyebutkan dirinya sempat diancam akan ditersangkakan dan ditangkap apabila PDI Perjuangan memecat Jokowi.
“Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.
Tekanan tersebut, kata dia, terjadi terutama pada tanggal 4-15 Desember 2024, menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan, setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.
Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 atau 1 minggu setelah pemecatan kader PDI Perjuangan pada sore menjelang malam, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersebut, lanjut dia, bertepatan dengan malam Natal ketika dirinya sedang merencanakan ibadah Misa Nata, setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap.
Tekanan yang sama, menurut Hasto, juga pernah terjadi pada partai politik lain, yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan.
Diungkapkan pula bahwa penetapan tersangka terhadapnya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan kepemimpinan partai.
“Bahkan, operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik,” tuturnya. (*)
