Jakarta, Kantamedia.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah, termasuk belanja daerah, memiliki peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Penegasan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Belanja pemerintah bisa memperbesar peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Tito.
Ia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah mampu menjadi stimulus bagi tumbuhnya sektor swasta, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga besar.
Dalam forum itu, Mendagri memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memiliki realisasi APBD tinggi. Sebaliknya, ia juga menyoroti daerah dengan realisasi anggaran yang masih rendah dan meminta perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda) masing-masing.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan APBD, pendapatan daerah juga harus dijaga agar tidak lebih kecil dari belanja.
“Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan, nanti bisa defisit. Harus seimbang dan sehat,” ujarnya.
Kemendagri juga membeberkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah berdasarkan data per 6 Juli 2025.
10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi: Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Kalimantan Utara.
10 Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Terendah: Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumut, Riau.
10 Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi: Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Tanah Laut, Karangasem, Mojokerto, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Agam, Sijunjung.
10 Kota dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi: Banjarmasin, Serang, Bukittinggi, Denpasar, Payakumbuh, Sawahlunto, Tasikmalaya, Padang Panjang, Sukabumi, Kediri.
10 Provinsi dengan Realisasi Belanja Tertinggi: DIY, NTB, Jawa Barat, Kepri, Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Gorontalo, Banten.
10 Provinsi dengan Realisasi Belanja Terendah: Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Aceh, Riau.
Tito berharap evaluasi ini menjadi pemicu percepatan belanja daerah agar lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperkuat pembangunan daerah. (Mhu).
