Kantamedia.com – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini wajib berada di dapur selama proses memasak menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kewajiban baru ini ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjaga mutu makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu kepada wartawan seusai rapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Menurut dia, aturan tersebut merupakan bagian dari perubahan cara kerja lembaganya.
“Yang kita lakukan di BGN sekarang ini adalah mengimplementasikan cara-cara yang berbeda. Yang tadinya kepala dapur itu tidak ada kewajiban berada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan,” kata dia.
Sudaryono menegaskan, SPPG yang masih mengabaikan kewajiban tersebut akan ditertibkan. Ia menilai keamanan setiap porsi MBG harus menjadi prioritas utama. Sudaryono lantas menjelaskan ukuran keamanan yang dimaksud, sebagaimana dikutip dari Antara.
“Supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan, masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah dengan benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Ia mengakui, menyiapkan MBG untuk ribuan penerima manfaat bukan pekerjaan ringan. Karena itu, BGN juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kejenuhan para pengelola SPPG.
Selain soal kehadiran kepala dapur, Sudaryono menekankan pentingnya kebersihan dapur. Sebanyak 1.200 SPPG yang tidak mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) telah ditutup. Namun, menurut dia, sertifikat itu baru menjadi syarat dasar.
“SLHS itu baru syarat dasar, belum lagi nanti dengan BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]. Kami akan banyak menginduk cara-cara pangan yang aman yang itu ekspertisnya ada di BPOM,” kata Sudaryono.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa lembaganya menyiapkan anggaran Rp509 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program MBG. Pengawasan itu mencakup kegiatan preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans.
“Di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawan sehingga kita bisa telusuri. Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” kata Ikrar. (pri)
