Jakarta, Kantamedia.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, memangkas total anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.
Inpres yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 ini mencakup seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Secara rinci, efisiensi anggaran terbagi atas:
– Rp 256,1 triliun dipangkas dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga
– Rp 50,59 triliun dipotong dari Transfer ke Daerah
Strategi Efisiensi Komprehensif
Poin kunci efisiensi yang dikonsepkan Presiden Prabowo meliputi beberapa area krusial:
- Identifikasi Efisiensi Belanja
Seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja, dengan pengecualian pada belanja pegawai dan bantuan sosial.
- Fokus Area Efisiensi
Efisiensi akan difokuskan pada:
– Belanja operasional perkantoran
– Belanja pemeliharaan
– Perjalanan dinas
– Bantuan pemerintah
– Pembangunan infrastruktur
– Pengadaan peralatan dan mesin
- Pembatasan untuk Kepala Daerah
Kepala daerah mendapatkan instruksi khusus untuk:
– Membatasi kegiatan seremonial, kajian, dan seminar
– Mengurangi perjalanan dinas sebesar 50%
– Membatasi belanja honorarium
– Memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik
Mekanisme Implementasi
Proses selanjutnya mensyaratkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk:
– Menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra komisi di DPR
– Mendapatkan persetujuan dari DPR
– Mengusulkan revisi anggaran berupa blokir anggaran kepada Menteri Keuangan
Batas waktu pengajuan revisi anggaran ditetapkan paling lambat 14 Februari 2025.
“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” demikian bunyi Inpres 1/2025.
Langkah efisiensi ini dinilai sebagai upaya strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Dengan pendekatan sistematis dan komprehensif, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik. (Mhu)
