Jakarta, Kantamedia.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup di Istana Negara, Selasa (22/7), bersama jajaran Kementerian Keuangan guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tiga poin strategis kepada Presiden.
Evaluasi APBN 2024
Menteri Keuangan mengawali paparan dengan pelaporan pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI. Laporan tersebut diharapkan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti, dan kami akan tetap lakukan,” tegas Sri Mulyani.
Outlook APBN 2025
Agenda berikutnya menyangkut laporan semester APBN 2025. Menkeu menjelaskan bahwa proyeksi defisit mencapai 2,78% dari PDB, yang dipicu oleh dinamika penerimaan dan belanja negara.
RAPBN & Nota Keuangan 2026
Pembahasan dilanjutkan dengan persiapan penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, yang dijadwalkan akan disampaikan pada 15 Agustus mendatang. Meski belum merinci isinya, Menkeu mengungkapkan bahwa dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan makro dan daftar program prioritas seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, dan infrastruktur pertanian.
Arahan Strategis Presiden
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya reformasi penerimaan negara demi memperkuat fiskal nasional. Belanja negara juga diarahkan agar mendukung program-program utama pemerintah secara optimal. Selain menjaga defisit dalam rentang yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar, deregulasi juga jadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi tak bergantung sepenuhnya pada APBN.
Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Suahasil Nazara. (Mhu).
