Jakarta, Kantamedia.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah yang wilayahnya mengalami lonjakan inflasi. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7), Mendagri menekankan agar Indeks Perkembangan Harga (IPH) dijadikan sinyal bahaya, bukan sekadar angka.
Lonjakan Harga Komoditas Utama Data mingguan Juli 2025 menunjukkan peningkatan tajam harga bahan pokok:
- Bawang merah naik di 277 daerah (sebelumnya 260)
- Cabai rawit meningkat di 258 daerah (sebelumnya 250)
- Beras melonjak di 205 daerah (sebelumnya 178)
Instruksi Tegas untuk Kepala Daerah “Jangan diam. Segera rapat dengan dinas terkait, BPS, dan asosiasi pedagang,” tegas Tito. Ia meminta kepala daerah bertindak cepat agar gejolak harga tak berubah menjadi krisis sosial.
Arahan Presiden Prabowo Presiden Prabowo disebut sangat memperhatikan inflasi daerah, terutama harga beras. Dalam sebulan, Presiden dua kali menanyakan langsung kondisi terkini kepada Mendagri. Menurut Tito, Presiden menjadikan beras sebagai prioritas nasional karena dampaknya terhadap masyarakat bawah.
Praktik Oplosan Dikecam Tito juga menyinggung praktik pengoplosan beras yang disebut “vampir ekonomi” dalam pidato Presiden di Klaten. Meski produksi beras melimpah, praktik curang membuat harga tetap naik, merugikan rakyat kecil.
Distribusi Tak Merata Daerah tertutup seperti Papua Tengah dan sejumlah wilayah Sulawesi tetap alami harga tinggi meski dekat dengan pusat produksi, menunjukkan perlunya solusi distribusi yang lebih adil.
Inflasi dan Ekonomi Rakyat Tito menutup dengan pesan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya dari penjajahan, tapi juga dari ketimpangan ekonomi. Program seperti Koperasi Merah Putih harus menjadi solusi nyata bagi rakyat, bukan sekadar simbol. (Mhu).
