Kantamedia.com – Ribuan kepala desa (Kades) berkumpul di Parkir Timur Senayan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/3/2023) ini. Salah satu agenda utama para kades itu adalah meminta pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan anggaran Dana Desa 2024 sebesar 10 persen.
Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).
“Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan perangkat bersatu memperjuangkan 10 persen Dana Desa,” kata Ketua MPO Apdesi Asri Anas dalam acara Desa Bersatu di Lapangan Parkir Timur GBK itu dikutip dari CNN Indonesia.
“Mau Rp5 miliar sampai Rp10 miliar?” tanya Asri kepada para kepala desa yang hadir.
Asri mengatakan para Kades juga menuntut penyelenggaraan pilkades tahun ini. Mereka menolak penundaan pilkades menjelang Pemilu 2024.
Sementara Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan, agenda di GBK bukan berbentuk demonstrasi. Dia menyebut kepala desa sekadar berkumpul untuk memperingati Hari Desa.
Namun pada kesempatan itu pula, para kepala desa mengusulkan dana desa bisa dinaikkan pemerintah pada 2024. Ia juga membantah acara itu jadi ajang meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun.
“Tidak (meminta perpanjangan masa jabatan kades). Apdesi lebih pada pengusulan Dana Desa saja minta dinaikkan untuk tahun anggaran 2024 10 persen,” kata Surta.
Dengan tuntutan itu, maka pemerintah diminta untuk menganggarkan hingga Rp300 triliun sebagai dana desa, bila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp3.061,2 triliun.
Apdesi juga mengklaim, dengan tuntutan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp5-10 miliar per tahun. Menurut laporan BPKB, pada 2020 dana desa yang diberikan mencapai Rp960,6 juta per desa.
Sementara bila merujuk pada data Kemendesa, pagu Dana Desa 2023 adalah Rp68 triliun untuk 74.960 desa, yang berarti setiap desa mendapatkan jatah Rp907,1 juta untuk 2023.
Selain itu Surta juga menyatakan, pihaknya juga mendorong Hari Desa Nasional dan meminta Pilkades dilakukan sebelum pilpres.
“Sama meminta pelaksanaan Pilkades 2024 sebelum pilpres dilakukan,” ujarnya.
Surta mengklaim sekitar 50 ribu orang kepala desa akan datang ke acara itu.
Apdesi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di acara ini. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Jokowi tak hadir.
Sebelumnya, Apdesi membuat gerakan untuk merevisi masa jabatan kades. Mereka mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan bisa menjabat hingga tiga periode.
Kelompok ini juga pernah mengusulkan penambahan masa jabatan untuk Presiden Jokowi. Setelah ramai dikritik publik, Apdesi menarik pernyataan mereka. (*/jnp)
