RUU Adminduk Larang Permintaan Fotokopi KTP

Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menggodok aturan larangan permintaan fotokopi KTP maupun tangkapan layar (screenshot) dokumen kependudukan dalam penyusunan RUU Adminduk. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat transformasi verifikasi identitas masyarakat melalui alat pembaca digital yang terkoneksi langsung dengan pusat data kependudukan nasional.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Administrasi Kependudukan, Aria Bima, menegaskan bahwa pemangkasan birokrasi cetak tersebut mutlak dibarengi kesiapan infrastruktur di lapangan. Seluruh penyelenggara layanan publik, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, hingga pelaku usaha skala kecil, wajib dilengkapi perangkat pembaca digital agar aturan ini berjalan efektif.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” jelas Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain menghapus syarat fisik dokumen, draf revisi regulasi tersebut merumuskan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis interoperabilitas antarsistem, pengaturan hak akses, hingga kewajiban pengiriman data balikan ke sistem kependudukan.

Pokok pengaturan lainnya mencakup kewajiban pemerintah melakukan layanan jemput bola, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penerbitan identitas bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, serta nomor identitas nonkependudukan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Aturan ini juga memuat mekanisme pengaduan publik dan sanksi administratif bagi institusi yang melanggar kewajiban integrasi data.

Meski demikian, Aria menyoroti kesiapan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar. Data terkini mencatat aktivasi IKD baru menyentuh angka 17.564.975 jiwa atau sekitar 8,29 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik. Kondisi ini menuntut edukasi publik secara masif sekaligus mitigasi terhadap maraknya modus penipuan yang mencatut nama layanan administrasi kependudukan.

“Perluasan pemanfaatan dan sosialisasi harus berkelanjutan disertai kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan layanan Adminduk,” tegas Aria.

Ia turut mengingatkan adanya celah risiko penyalahgunaan data pribadi dan biometrik seiring penerapan sistem identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN). Oleh karena itu, penguatan keamanan siber, literasi digital warga, serta sinergi lintas lembaga bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi prasyarat mutlak.

Di sisi lain, Aria mewanti-wanti agar percepatan digitalisasi tidak justru menyulitkan akses warga yang gagap teknologi atau tinggal di daerah terpencil. “Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan. Utama di wilayah 3T, karena digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas. Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” tegasnya.

Pengalaman Anggota Diminta Fotokopi KTP

Urgensi penghapusan syarat salinan fisik dokumen kependudukan ini rupanya berangkat dari persoalan nyata yang masih kerap terjadi di masyarakat. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa salah satu rekannya di parlemen bahkan masih diminta menyerahkan lembaran salinan KTP saat mengurus layanan perbankan, meskipun seluruh data warga sejatinya sudah terekam dalam sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Keluhan tersebut ia lontarkan saat membuka rapat kerja tingkat I pembahasan perubahan RUU Adminduk bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Rifqi, pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK belum dioptimalkan secara merata oleh kementerian, lembaga, maupun institusi swasta.

“Di Komisi ini pernah ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih dimintai fotokopi KTP,” kata Rifqi.

Ia menilai, rekaman data biometrik milik Dukcapil—seperti pemindaian retina, pengenalan wajah (face recognition), hingga sidik jari—seharusnya sudah cukup menjadi instrumen validasi di berbagai gerai pelayanan publik. Melalui revisi beleid ini, DPR berupaya mengangkat posisi NIK sebagai satu-satunya kunci akses identitas tunggal nasional.

“Revisi terhadap Undang-Undang Adminduk yang ingin kita ikhtiarkan kira-kira ingin menaikkan level, menaikkan makom, sekaligus menjadikan Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk satu-satunya bagi layanan publik yang ada di Indonesia. Ini senafas dengan telah disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu,” ujarnya. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *