Palangka Raya, kantamedia.com – Aliansi Cipayung Plus bersama masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Kalimantan Tengah, Sabtu (30/8/2025). Aksi tersebut menyoroti berbagai kasus tindakan represif aparat kepolisian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Termasuk peristiwa di Jakarta yang menimpa seorang pengemudi ojek online hingga kasus-kasus konflik agraria di Kalteng.
Koordinator lapangan aksi, Andri Mulyanto dari HMI Cabang Palangka Raya menegaskan bahwa tindakan aparat yang melindas pengemudi ojol di Jakarta merupakan bentuk penindasan yang mengingatkan pada masa penjajahan.
“Kami juga tidak lupa dengan kasus Kinipan, kasus Bangkal yang menewaskan almarhum Gigih, hingga konflik di Seruyan di mana masyarakat justru dikriminalisasi,” tegasnya.
Aksi yang digelar siang tadi sempat diwarnai kericuhan akibat massa mendesak Kapolda Kalteng untuk turun langsung mendengarkan aspirasi mereka. Namun, karena yang menemui hanya perwakilan aparat, aksi dorong-dorongan pun terjadi. Dua demonstran dilaporkan mengalami luka dan kini dirawat di RS Doris Sylvanus, Palangka Raya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya.
2. Mengusut tuntas kasus pembunuhan driver ojek online secara institusional dan transparan.
3. Melakukan reformasi internal di tubuh Polri secara total dan sesegera mungkin.
4. Menertibkan moral anggota Polda Kalteng yang bermasalah, termasuk para Kapolres di Kalteng.
5. Mendesak Kapolda Kalteng untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas berbagai kasus represifitas aparat yang terjadi di Kalimantan Tengah.
Selain itu, massa juga menyoroti ketidakberpihakan DPRD Kalteng terhadap isu-isu rakyat, mulai dari kemiskinan, pendidikan, hingga ketimpangan sosial. Mereka menilai kenaikan tunjangan anggota dewan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih sulit mencari pekerjaan.
“Jika dalam 2×24 jam tidak ada respons, kami akan melakukan aksi lanjutan. Rencananya Senin depan, kami akan turun di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan kekuatan aliansi yang sama,” ujar Andri. (rik)
