Kantamedia.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembicaraan soal calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, sikap politik partai atas berhentinya Gibran dari kursi wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto menyatakan PDIP akan berpegang pada konstitusi, prinsip demokrasi, dan supremasi hukum dalam menyikapi dinamika politik nasional. Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kini kosong sudah diatur dalam konstitusi.
Ia tidak menepis adanya ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang asal partai atau gabungan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Namun, ia menegaskan keputusan politik PDIP tetap menjadi kewenangan Megawati.
“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” kata Hasto.
Saat ditanya kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, Hasto tidak menyebut arah politik partai. “Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan,” ujarnya singkat.
Hasto menilai mundurnya Gibran perlu menjadi bahan evaluasi dalam kehidupan bernegara, terutama soal kepatuhan pada konstitusi dan etika kekuasaan. Ia mengingatkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk memengaruhi proses ketatanegaraan demi kepentingan tertentu.
“Setelah mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat ini menjadi momentum untuk melakukan koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi. Tidak boleh ada manipulasi konstitusi dengan intervensi kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya supremasi hukum, moral, dan etika. Pemimpin negara, kata Hasto, harus mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi maupun keluarga. “Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi melakukan intervensi kekuasaan demi kepentingan sempit, termasuk kepentingan anaknya, akan menciptakan kerapuhan,” tandasnya.
Menanggapi pertanyaan tentang kondisi politik Gibran setelah meninggalkan PDIP, Hasto menjelaskan bahwa partainya dibangun di atas ideologi, komitmen kepada rakyat kecil atau Marhaen, dan kedisiplinan kader. Sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak sejalan dipersilakan keluar.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri,” tutur Hasto.
Ia menilai organisasi politik yang hanya bertumpu pada kepentingan pragmatis dan ambisi kekuasaan akan mudah goyah. Sebaliknya, PDIP disebutnya terus memperkuat ideologi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan kedekatan dengan masyarakat, salah satunya lewat gerakan bersih lingkungan setiap Sabtu pekan keempat.
Hasto juga menanggapi pernyataan Gibran tentang Pilpres 2024 yang dinilai menimbulkan kesan penyesalan. Ia mengingatkan bahwa partai sebelumnya telah memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi organisasi.
“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai dan komitmen kepada rakyat banyak, serta membangun supremasi hukum dan demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan jalan keluarga, apalagi intervensi kekuasaan,” kata Hasto. (*/pri)
