Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Digelar 9 Desember 2026

Kantamedia.com, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan sekaligus pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu (9/12/2026). Penyesuaian waktu dari rencana semula pada 2 Desember 2026 ini diputuskan menyusul padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa kesepakatan perubahan jadwal tersebut diambil melalui rapat gabungan antara pimpinan MPR dan seluruh fraksi pada Senin (16/11/2026). Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas surat pemberitahuan dari Presiden Prabowo mengenai perubahan waktu pelaksanaan sidang paripurna istimewa.

“Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar Rabu, 9 Desember 2026, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” ujar Muzani kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Muzani, agenda paripurna mendatang dirancang sebagai forum tunggal untuk menuntaskan proses pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia. Tahapannya mencakup pemilihan, pengesahan, hingga pengambilan sumpah jabatan kandidat terpilih.

“Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Dua Calon Wapres

Di samping menetapkan hari pelaksanaan sidang, pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi turut menyepakati tenggat waktu penyerahan usulan nama kandidat dari pihak istana. Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wapres pengganti Gibran paling lambat pada Rabu, 25 November 2026 (dalam keterangan persnya sempat terucap tanggal 25 Desember, namun Muzani meluruskan bahwa batas akhir yang disepakati adalah Rabu, 25 November 2026).

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir Rabu, 25, November 2026,” kata Muzani menegaskan.

Begitu dua nama kandidat resmi diterima, MPR akan segera menjalankan mekanisme penjaringan serta verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi maupun konstitusional masing-masing calon. Muzani berharap rangkaian proses tersebut berjalan mulus agar roda pemerintahan kembali memiliki wakil kepala negara secara definitif.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti bahwa suksesi wakil presiden melalui pemungutan suara di majelis merupakan sejarah baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Oleh sebab itu, kesiapan teknis dan prosedural menjadi perhatian serius pimpinan dewan agar tidak menyalahi koridor hukum.

“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau wakil presiden dipilih oleh majelis, baru kali ini dipilih oleh majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” jelas Muzani.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Regulasi konstitusi tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua kandidat yang diusulkan oleh presiden. (*/pri)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *