Palangka Raya, Kantamedia.com – Kinerja perekonomian dan fiskal Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif hingga 30 November 2025. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kalteng terus tumbuh, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, di tengah kebijakan efisiensi dan dinamika ekonomi global.
Dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2025, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan secara nasional pendapatan negara telah mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen, dengan defisit APBN sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB, masih dalam batas terkelola.
Di tingkat regional, pendapatan dan hibah APBN Kalimantan Tengah tercatat Rp8.333,32 miliar atau 92,12 persen dari target, tumbuh 15,70 persen secara tahunan. Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dalam negeri, terutama Pajak Penghasilan nonmigas.
Pajak perdagangan internasional juga melonjak signifikan sebesar 178,76 persen atau Rp433,57 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari Bea Keluar komoditas crude palm oil (CPO). Hingga November 2025, realisasi Bea Keluar telah mencapai 595,17 persen dari target, seiring kenaikan harga referensi CPO yang menyentuh 963,75 dolar AS per metrik ton.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kalteng turut mencatatkan kinerja positif. Realisasi PNBP mencapai 148,35 persen dari target dan tumbuh 12,78 persen secara tahunan, ditopang penerimaan kepolisian dari BPKB, STNK, TNKB, serta pengamanan objek vital.
Dari sisi belanja, APBN Kalteng hingga November 2025 terealisasi Rp28.867,42 miliar atau 85,06 persen dari pagu, tumbuh 8,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp5.796,11 miliar atau 62,96 persen dari pagu dan mengalami kontraksi akibat kebijakan efisiensi.
Meski demikian, belanja pemerintah pusat di daerah tetap difokuskan pada sektor strategis, antara lain program Makan Bergizi Gratis, pendidikan sebesar Rp231,26 miliar, kesehatan Rp31,24 miliar, serta infrastruktur Rp1,86 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir November 2025 mencapai Rp23.071,30 miliar, tumbuh 11,70 persen secara tahunan, terutama didorong penyaluran Dana Bagi Hasil kurang bayar.
Kinerja fiskal daerah juga menunjukkan kondisi solid. Realisasi pendapatan APBD konsolidasian Kalimantan Tengah mencapai Rp25.633,59 miliar atau 76,78 persen dari target, tumbuh 14,66 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 43,03 persen, seiring implementasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sejak awal 2025.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp21.555,74 miliar atau 59,96 persen dari pagu, tumbuh 6,27 persen. Dengan kondisi tersebut, APBD Kalteng mencatat surplus Rp4.077,85 miliar dan SiLPA sebesar Rp6.536,75 miliar.
Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan manajemen kas dan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, sejalan dengan peran APBN dan APBD sebagai instrumen stabilisasi dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. (Daw).
