Jakarta, Kantamedia.com – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, belasan entitas tersebut diduga menjalankan penipuan dengan berbagai modus. Mulai dari investasi melalui penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, pencatutan identitas perusahaan berizin, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk meyakinkan calon korban.
Modus yang digunakan juga mencakup skema member get member atau perekrutan anggota baru dengan iming-iming keuntungan tambahan.
Sepuluh Entitas Gunakan Modus Deposit dan Pengerjaan Tugas
Satgas PASTI menemukan 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Kesepuluh entitas tersebut diduga menawarkan investasi melalui penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota baru.
Hasil verifikasi menunjukkan, seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas lainnya, Zahra Berkah, diduga menawarkan investasi melalui penyetoran deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari.
Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Dalam promosinya, Zahra Berkah juga mengaku telah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Entitas tersebut turut membagikan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan untuk meyakinkan calon investor.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Sementara itu, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga menawarkan investasi perdagangan saham melalui skema deposit dan member get member.
SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Entitas tersebut juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan klaim semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diperoleh.
SBC turut mengaku sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan berada di bawah pengawasan OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Entitas berikutnya, MAERA, diduga menawarkan investasi melalui penyetoran deposit dan pengerjaan sejumlah tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.
MAERA mengklaim memiliki badan hukum bernama PT MAERA Movie Indonesia dan telah mengantongi izin di Indonesia. Namun, hasil klarifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum maupun izin dari OJK.
MAERA juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE.
Penawaran Investasi Saham dan Instrumen Keuangan
Satgas PASTI juga menemukan entitas bernama OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan, meliputi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah memiliki izin di Afrika Selatan. Entitas tersebut juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan serta menyebut transaksinya diawasi OJK.
Dalam promosinya, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK untuk menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek.
Entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta tidak tercatat sebagai PSE.
Selain itu, Brevondale diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi saham. Entitas tersebut mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.
Dalam penawarannya, Brevondale diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE.
Pencatutan Identitas Perusahaan dan Lembaga
Satgas PASTI turut menemukan entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin di China.
Entitas yang disebut sebagai Impersonasi Guotai Haitong tersebut diduga menawarkan investasi berupa pendanaan aset properti dengan mencatut identitas perusahaan sekuritas tersebut.
Dalam promosinya, entitas itu juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK. Selain itu, entitas tersebut tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi dan situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.
Satgas PASTI Lakukan Pemblokiran
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan situs web yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Sementara itu, laporan mengenai dugaan penawaran investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id.
Masyarakat juga dapat menghubungi Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau melalui email konsumen@ojk.go.id.
Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, pelaporan dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Laporan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya penanganan dan pemblokiran rekening yang digunakan pelaku.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi yang tidak masuk akal, terlebih jika penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian, lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.
Sebelum menempatkan dana, masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan yang ditawarkan. (*/Mhu).
