Kantamedia.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram atas semua aktivitas yang berkaitan dengan vape atau rokok elektrik. Larangan itu mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan.
Keputusan ini termaktub secara formal melalui dokumen Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Berkas legalitas hukum Islam tersebut disahkan langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa KH Aminuddin Yaqub, serta direstui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
MUI memaparkan bahwa pemakaian rokok elektrik terbukti mendatangkan kerusakan multidimensi yang merugikan kehidupan publik. Perangkat pemanas bernikotin ini dipandang memicu ketergantungan serius yang dapat merusak jaringan saraf tubuh secara berkelanjutan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” bunyi petikan resmi surat fatwa yang dipublikasikan dalam portal MUI pada Senin (9/11/2026).
Dalam kajian mendalamnya, otoritas fatwa menilai bahwa mekanisme cairan gliserin, aroma buatan, serta zat aktif pada vape memiliki risiko fatal jika dihirup ke dalam organ pernapasan. Lebih jauh, ruang kompartemen cairannya kerap dimanfaatkan oknum nakal sebagai media tersembunyi untuk menyebarkan barang haram seperti psikotropika dan narkoba jenis baru.
Ketetapan ini tidak hanya menyasar para pengisapnya semata. Garis hukum yang ditarik MUI juga melarang keras mata rantai bisnisnya dari hulu ke hilir. Segala bentuk kegiatan manufaktur, perakitan, promosi, hingga transaksi jual beli perangkat vape kini sah dikategorikan sebagai tindakan yang diharamkan secara syariat.
Menindaklanjuti ketetapan tersebut, organisasi ulama ini mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah untuk segera merumuskan payung hukum berupa undang-undang pelarangan total. Langkah regulasi ketat dan penegakan sanksi hukum dinilai sangat mendesak agar peredaran rokok elektrik di tengah masyarakat dapat ditindak tegas demi menyelamatkan generasi muda. (pri)
