Buntok, Kantamedia.com – Dana Desa (DD) untuk wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan signifikan mencapai hampir 50 persen. Berkurangnya DD tersebut imbas efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan.
“Dana Desa tadinya Rp59 miliar, sekarang hanya menjadi Rp24 miliar,” ungkap Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni, usai mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Perubahan 2026 di kantor DPRD Barsel, Selasa (11/8/2026).
Pemangkasan DD tersebut, jelas Ita, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Pengurangan anggaran ini, lanjut dia, tidak hanya terjadi pada anggaran Dana Desa, tetapi juga program-program lainnya. Rasionalisasi anggaran yang sebelumnya diprogramkan pada APDB 2026, akan dilakukan pada APBD Perubahan 2026.
“Di perubahan (APBD-P) ini kita ada pergeseran dan pengurangan anggaran sekitar Rp250 miliar lebih. Ini kita terpaksa memangkas dari anggaran yang ada,” ujarnya.
Ita Minarni menambahkan, di tengah efisiensi yang harus dilakukan, pemerintah daerah tetap akan menjaga kestabilan anggaran untuk Belanja Pegawai.
“Kita tetap menjaga kestabilan Belanja Pegawai. Sehingga gaji pegawai, tunjangan dan operasional kantor tetap bisa kita bayar,” kata Ita.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan memulai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran, menjelaskan bahwa seluruh komisi legislatif kini mengintensifkan penelaahan terhadap berbagai program kerja dinas terkait. Langkah ini guna menentukan pos kegiatan mana yang mengalami penyesuaian alokasi dana.
“Postur APBD Barito Selatan tahun ini terkoreksi cukup dalam. Total pengurangan anggaran diperkirakan menyentuh angka Rp250 miliar akibat sejumlah faktor teknis pendanaan,” kata Farid.
Penurunan tersebut dipicu oleh pemangkasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang merosot lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang semula diproyeksikan Rp110 miliar, realisasinya ternyata hanya mencapai Rp10 miliar.
Kondisi fiskal daerah kian menyempit lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dipatok di atas Rp200 miliar harus dirasionalisasi, sehingga berkurang sekitar Rp62 miliar. (pri)
