Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah dan bertujuan memperkuat penerapan manajemen talenta ASN sebagai sistem pembinaan sumber daya manusia aparatur yang terarah, terukur, dan berbasis kompetensi, sehingga setiap ASN memiliki jalur karier yang jelas sesuai dengan potensinya.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan instrumen penting untuk memastikan pengembangan SDM aparatur tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan proses strategis yang berorientasi pada kinerja dan prestasi.
“Melalui manajemen talenta, kita ingin memastikan pengembangan ASN berjalan terarah dan terukur, serta memberikan kesempatan kepada setiap ASN untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Dengan sistem yang terstruktur, ASN dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai potensi terbaiknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, menyambut baik pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama tersebut. Menurutnya, manajemen talenta merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Manajemen talenta tidak hanya terkait pengisian jabatan, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan profesional sebagai pondasi birokrasi modern,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui komitmen bersama ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dapat mempercepat transformasi birokrasi serta memastikan setiap ASN memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung penuh penerapan manajemen talenta ASN, mulai dari pemetaan kompetensi, pengembangan karier berbasis sistem merit, hingga penyediaan ruang inovasi bagi aparatur sipil negara.
Penandatanganan komitmen bersama ini sekaligus menjadi upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelaraskan kebijakan pembinaan ASN di tingkat kabupaten dan kota, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (arw/*)
