Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak ada pemotongan hak maupun tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
Gaji ke-13, gaji ke-14, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dibayarkan penuh.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD. Struktur belanja daerah dipastikan tetap mengakomodasi hak pegawai meski ada peningkatan alokasi anggaran pembangunan.
“Kami bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujar Fairid, Kamis (12/11/2026).
Fairid menjelaskan, penyesuaian belanja modal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan membebani hak keuangan pegawai. Seluruh pembiayaan tunjangan ini dipastikan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya, bukan APBN.
Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban kepada ASN dan prioritas pembangunan daerah.
“Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi seluruh ASN dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan Pemko Palangka Raya,” pungkas Fairid. (*/Fay)
