Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menjamin tidak ada pemangkasan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Gaji ke-13, gaji ke-14, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dialokasikan penuh.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin seusai mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, sikap tersebut sudah disepakati bersama DPRD saat pembahasan RAPBD 2027.
“Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD menyepakati belanja pegawai 2027. Kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujarnya.
Fairid menjelaskan, pemerintah daerah memang menata ulang struktur belanja dan menaikkan porsi anggaran pembangunan. Namun, penyesuaian itu tidak menyentuh hak pegawai. Kesepakatan dengan legislatif menjadi dasar penyusunan komposisi anggaran tahun depan, sekaligus wujud upaya Pemko menjaga pemenuhan hak pegawai di tengah besarnya kebutuhan biaya berbagai program pembangunan.
Ia menyebut, kenaikan belanja, termasuk belanja modal, ditopang oleh membaiknya pendapatan asli daerah (PAD).
“Meskipun belanja meningkat dan belanja modal juga meningkat, pendapatan asli daerah (PAD) turut mengalami peningkatan sehingga tidak ada pemotongan hak atau tunjangan pegawai,” katanya.
Soal sumber dana, Fairid memastikan hak dan tunjangan pegawai tersebut dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyusunan RAPBD 2027, lanjut Fairid, diarahkan agar kebutuhan belanja pegawai dan prioritas pembangunan daerah berjalan seimbang. Pemerintah daerah berupaya memperbesar belanja modal tanpa mengorbankan hak ASN.
Melalui kebijakan itu, Pemko Palangka Raya berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pun diharapkan terus berlanjut pada 2027. (*/pri)
