Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merespons kenaikan harga plastik dengan mendorong masyarakat beralih ke penggunaan bahan alami sebagai alternatif kemasan, sekaligus memperkuat edukasi konsumsi yang lebih bijak.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menilai masyarakat dapat mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik dengan memanfaatkan bahan tradisional yang mudah diperoleh. “Kalau nggak perlu itu ya pakai daun pisang kek mungkin, pakai apa kek yang lebih praktis gitu dengan daun pisang,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, alternatif lain seperti daun berukuran besar dapat digunakan sebagai solusi sederhana dalam aktivitas sehari-hari. “Yang simpel-simpel aja lah ya, kan ada daun kayu yang besar tuh kan,” tambahnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menjelaskan kenaikan harga plastik dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika global. “Plastik itu kan memang tidak diproduksi di sini. Tentunya ada berbagai upaya yang harus dilakukan, termasuk kita harus bijak dalam menyikapi kondisi sekarang,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah pemerintah saat ini belum berfokus pada intervensi harga, melainkan pada edukasi masyarakat agar lebih adaptif dan tidak bergantung pada plastik. Selain itu, isu kesehatan juga menjadi pertimbangan, mengingat penggunaan plastik berkaitan dengan paparan mikroplastik yang kini semakin mendapat perhatian. “Plastik itu mengandung mikroplastik yang juga sedang ramai dibicarakan sekarang,” ujarnya.
Pemprov Kalteng melalui dinas terkait juga telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi harga berbagai kebutuhan pokok, termasuk plastik. “Beberapa hari kemarin sudah turun ke masyarakat termasuk ke retail-retail modern seperti Alfa dan sejenisnya untuk mengecek harga,” katanya.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan pemerintah, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. “Nanti dari situ baru kita akan melakukan diskusi apa langkah yang akan diambil pemerintah. Tentunya kita akan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan kita,” pungkasnya. (Daw).
