Palangka Raya, Kantamedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penguatan kolaborasi strategis. Hal ini ditegaskan dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 yang digelar guna mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan bahwa pertemuan ini harus menjadi katalisator bagi perbaikan layanan yang lebih berdampak. Ia menegaskan agar forum koordinasi tersebut tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata, melainkan fokus pada solusi atas kendala operasional di lapangan.
“Agenda ini merupakan ruang strategis untuk memastikan setiap peserta program JKN mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Yuas Elko dalam rapat di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/4/2026).
Forum kemitraan ini dirancang untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi mengenai regulasi kesehatan terbaru. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi penguatan sarana dan prasarana medis, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, hingga monitoring efektivitas operasional di setiap fasilitas kesehatan (faskes).
Yuas menambahkan bahwa tata kelola yang patuh terhadap aturan hukum adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan jaminan sosial. Melalui kemitraan lintas sektoral yang solid, potensi risiko dalam pelayanan kesehatan dapat dimitigasi sejak dini melalui evaluasi berkala yang objektif.
Pemerintah Provinsi menekankan bahwa keberhasilan program JKN memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Semangat gotong royong dinilai menjadi modal sosial paling kuat untuk mengatasi kompleksitas tantangan kesehatan di daerah, terutama dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok.
“Kami menyadari bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kritik, saran, dan sinergi dari BPJS Kesehatan serta mitra faskes sangat kami perlukan untuk merumuskan langkah strategis ke depan,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VIII, Herman Dinata Mihardja, serta jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng. Melalui kesepakatan yang dihasilkan, diharapkan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Kalimantan Tengah semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat perlindungan medis yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. (pri)
