Jakarta, Kantamedia.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyoroti penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami sejumlah daerah, termasuk provinsi-provinsi di Kalimantan. Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan pembangunan.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI pada Selasa (7/10/2025), Edy mengungkapkan penurunan anggaran cukup signifikan terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen. Ia menyebut, kondisi ini berpotensi menunda pelaksanaan program prioritas di daerah.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Kami memahami kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” ujar Edy.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian DBH, di mana Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam hanya menerima sekitar Rp10 miliar, lebih rendah dari beberapa provinsi non-penghasil. Menurutnya, formulasi pembagian perlu ditinjau agar lebih adil dan proporsional.
“Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang jika seluruh daerah diberi ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tegasnya.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal menjelaskan bahwa perubahan alokasi merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini mengatur ulang mekanisme transfer dan hubungan keuangan pusat-daerah.
Edy menyambut baik rencana evaluasi kebijakan transfer dana daerah tahun 2026 yang akan dilakukan dalam tiga bulan pertama. Ia berharap evaluasi tersebut mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan memperkuat pemerataan pembangunan.
“Bapak Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjut Edy, mendukung penuh kebijakan nasional dan siap berkontribusi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka antara pusat dan daerah untuk melahirkan kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian Sekda Kalteng Herson B Aden dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah Safiri. (Mhu).
