PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) menyoroti ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat massa menggelar aksi damai menuntut keseriusan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (15/10/2026).
Aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, itu melibatkan sejumlah elemen, di antaranya Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Aliansi Dayak Bersatu (ADB), dan unsur masyarakat lainnya. Massa menyuarakan tuntutan terkait penanganan karhutla, dampak kabut asap terhadap kesehatan, transparansi anggaran, serta tanggung jawab pemerintah.
Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera, Cornelis, mengatakan pemerintah perlu membuka informasi mengenai penggunaan anggaran penanganan karhutla, terutama ketika relawan di lapangan masih mengeluhkan insentif yang belum dibayarkan.
“Kalau anggaran itu ada, mengapa kawan-kawan relawan itu mengeluh insentifnya tidak dibayarkan? Apa yang terjadi? Ada apa di sini?” ujar Cornelis dalam wawancara.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggung jawab yang jelas kepada kepala daerah di Kalimantan Tengah, mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati, dengan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami karakteristik wilayah masing-masing, termasuk kondisi lahan gambut yang menyulitkan mobilisasi peralatan pemadam tertentu.
Selain persoalan anggaran, massa mendesak pemerintah lebih serius menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Cornelis menilai gangguan pernapasan akibat asap dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan meskipun tidak selalu menyebabkan kematian secara langsung.
Ketidakhadiran gubernur menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut. Massa berharap Agustiar Sabran hadir untuk mendengarkan tuntutan dan memberikan penjelasan langsung. Namun, hingga aksi berakhir, gubernur tidak menemui demonstran. Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden datang menemui massa.
Kondisi itu membuat massa menyampaikan kekecewaan terhadap respons pemerintah provinsi. Aliansi KRKT menyatakan akan menjadwalkan kembali aksi lanjutan sebagai bentuk desakan agar tuntutan mereka mendapat perhatian serius.
Massa berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup transparansi anggaran, perlindungan kesehatan warga, penguatan dukungan bagi relawan, dan kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Tengah. (daw)
