PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Tabung oksigen yang digunakan massa Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) dalam aksi damai di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/10/2026), menjadi simbol protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa juga melaporkan adanya peserta yang mengalami sesak napas. Situasi ini memperkuat pesan yang ingin disampaikan aliansi bahwa karhutla bukan semata persoalan kebakaran di kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Aliansi KRKT terdiri dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Aliansi Dayak Bersatu (ADB), dan unsur masyarakat lainnya. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan agar pemerintah lebih serius menangani karhutla, membuka transparansi anggaran, dan memperjelas tanggung jawab kepala daerah.
Penggunaan tabung oksigen oleh massa menjadi bentuk protes simbolis atas dampak asap terhadap kesehatan. Bagi aliansi, gangguan pernapasan akibat kabut asap tidak boleh dianggap sepele hanya karena dampaknya tidak selalu terlihat dalam bentuk korban jiwa secara langsung.
Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera, Cornelis, mengatakan masyarakat dapat mengalami penderitaan berkepanjangan akibat paparan asap. Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk memperkuat penanganan karhutla dan dampaknya.
“Tidak, tetapi kami ini akan menderita berkepanjangan mengidap penyakit pernapasan. Nah, ini yang harus kami perjelas,” kata Cornelis dalam orasinya.
Cornelis turut mempertanyakan transparansi anggaran penanganan karhutla. Ia menyinggung keluhan relawan mengenai insentif yang belum dibayarkan, meskipun menurutnya pemerintah telah mengucurkan bantuan untuk penanganan bencana tersebut.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan tanggung jawab lebih jelas kepada kepala daerah di Kalimantan Tengah, disertai dukungan anggaran dan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Menurut Cornelis, karakteristik lahan gambut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis peralatan pemadam yang digunakan.
Kekecewaan massa bertambah karena Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak hadir menemui demonstran hingga aksi berakhir. Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden datang menemui massa, tetapi aliansi tetap menyayangkan tidak adanya dialog langsung dengan gubernur.
Aksi berakhir dengan rencana penjadwalan demonstrasi lanjutan. Melalui aksi tersebut, Aliansi KRKT mendesak pemerintah tidak hanya merespons karhutla melalui pemadaman, tetapi juga memastikan perlindungan kesehatan masyarakat, transparansi penggunaan anggaran, dan penanganan berkelanjutan agar dampak kabut asap tidak terus berulang. (daw)
