PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Pemerintah pusat membuka kemungkinan mencabut izin perusahaan lain yang dinilai tidak melakukan perbaikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi terhadap perusahaan dilakukan berdasarkan mekanisme pemeriksaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut usai ditemui di Pusdalops Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Tjilik Riwut Km 2,5, Selasa (22/9/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya pemerintah mengumumkan pencabutan terhadap lima perusahaan.
Raja Juli mengatakan pemerintah memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan terkait pembekuan maupun pencabutan.
“Yang pasti kita punya mekanisme yang sudah solid untuk melakukan evaluasi apakah sebuah perusahaan itu kita bekukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keputusan terhadap lima perusahaan tersebut berkaitan dengan kondisi lahan yang mengalami kebakaran secara berulang serta dinilai tidak menunjukkan upaya penanganan yang memadai.
“Jadi, yang pasti di sana ada terbakar secara berulang. Berapa tahun kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman, Satgas yang tidak ada, dan kita cabut,” kata Raja Juli.
Menurutnya, jumlah perusahaan yang dikenai tindakan administratif masih dapat bertambah apabila ditemukan kondisi serupa.
“Ya, kalau tidak berubah, ya kita cabut. Ya, saya cabut. Pak Presiden perintahnya jelas. Kalau tidak berubah, masih aja membakar, tunggu tanggal main,” tegasnya.
Di tengah penanganan karhutla, Raja Juli juga menyoroti peran masyarakat dan korporasi dalam mencegah munculnya kebakaran baru. Ia mengatakan upaya pemadaman tidak akan cukup apabila praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan.
Raja Juli menyebut jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai 1.296 titik telah turun menjadi sekitar 360 titik. Penurunan tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja satuan tugas darat, TNI, Polri, BPBD dan unsur pemadam lainnya.
Namun, ia mengingatkan penurunan titik api harus diikuti perubahan perilaku agar kebakaran baru tidak kembali muncul.
“Sehebat apa pun TNI-Polri, Manggala Agni, sudah pakai OMC, nanti juga pakai water bombing. Tapi kalau perilaku masyarakatnya nggak berubah, padahal ini sampai Oktober, ya, nanti,” ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Raja Juli, juga terus memperkuat operasi pemadaman melalui pengerahan personel, peralatan, operasi modifikasi cuaca dan pemadaman udara.
Ia menyebut upaya modifikasi cuaca tetap dilakukan dari sejumlah lokasi karena kondisi penerbangan di Palangka Raya terkendala jarak pandang. Dukungan juga disiapkan melalui bandara di Banjarmasin, Pangkalan Bun dan Sampit. (daw)
