PPP Usulkan Pembangunan Jalan Khusus untuk Perusahaan di Kalteng

PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2026–2031, Fathurrahman, mengusulkan pemerintah daerah membangun jalan khusus bagi perusahaan perkebunan dan pertambangan. Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi atas kerusakan jalan umum akibat aktivitas kendaraan perusahaan yang selama ini menggunakan infrastruktur milik pemerintah.

Fathurrahman menyampaikan hal tersebut saat menanggapi keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di Kabupaten Katingan, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, penggunaan jalan umum oleh kendaraan operasional perusahaan tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

“Jalan tersebut merupakan jalan umum, sehingga perusahaan-perusahaan yang bekerja di daerah itu sebaiknya tidak lagi melalui jalan pemerintah. Dengan begitu, jalan tidak rusak, masyarakat aman dalam perjalanan, dan perusahaan pun nyaman menjalankan aktivitasnya,” ujar Fathurrahman.

Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai penggerak dengan mengundang seluruh perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di wilayah terdampak untuk membahas pembangunan jalan khusus.

Dalam pembahasan tersebut, perusahaan dapat diminta menyampaikan kesanggupan membangun jalur alternatif, termasuk menentukan titik awal, tujuan, panjang jalan, serta trase yang akan dilalui. Mengingat jalur tersebut kemungkinan melewati sejumlah lahan perusahaan atau perkebunan, kesepakatan bersama dinilai penting agar rencana dapat direalisasikan.

Menurut Fathurrahman, apabila perusahaan tidak mampu membiayai pembangunan secara mandiri, pemerintah daerah dapat menawarkan skema pembiayaan melalui investor, perbankan pemerintah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada 2027 untuk melaksanakan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan jalan khusus tersebut.

“Pemerintah daerah menganggarkan untuk mendatangkan konsultan yang berkompeten dalam pembangunan jalan khusus tersebut. Setelah studi kelayakan selesai, hasilnya dipresentasikan di hadapan perusahaan-perusahaan perkebunan dan instansi terkait,” jelasnya.

Fathurrahman menyebut perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dapat menjadi salah satu rujukan untuk menghadirkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang struktur dan konstruksi jalan.

Hasil studi kelayakan selanjutnya dapat dibahas bersama perusahaan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jika perusahaan tidak sanggup melaksanakan pembangunan, pemerintah dapat menawarkan konsep tersebut kepada pemodal dengan skema pembiayaan yang dibahas lebih lanjut.

Selain persoalan jalan darat, Fathurrahman turut menyoroti pentingnya pengaturan jalur transportasi sungai dan pelabuhan. Menurutnya, apabila aktivitas perusahaan menggunakan jalur sungai, pemerintah perlu menyiapkan pengaturan lalu lintas perairan, termasuk pengerukan sungai, pemasangan rambu-rambu, serta pengaturan kapasitas muatan.

“Dengan begitu, aktivitas masyarakat di sungai tidak terganggu, sementara perusahaan juga aman dalam perjalanan karena ada pengaturan lalu lintas atau traffic, jalur pandu, dan rambu-rambu,” tuturnya.

Ia juga mengaitkan usulan tersebut dengan kebijakan zero Over Dimension Over Load (ODOL) atau kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih. Fathurrahman merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai rencana penerapan kebijakan tersebut pada 2027.

Menurutnya, pemerintah daerah di Kalteng perlu mulai mengantisipasi kebijakan itu dengan menyiapkan infrastruktur dan jalur alternatif bagi aktivitas perusahaan. Sejumlah wilayah, termasuk Barito Timur, dinilai memiliki kebutuhan untuk mempertimbangkan pembangunan jalur khusus.

Fathurrahman juga menyinggung rencana pembangunan jalan yang pernah diwacanakan di wilayah Gunung Mas dan Timpah. Ia menilai salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah keterlibatan langsung perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dalam proses perencanaan.

“Penting bagi dinas terkait untuk mendengar terlebih dahulu tanggapan perusahaan terhadap usulan kita. Perusahaan tentu harus dilibatkan karena mereka yang mengetahui kebutuhan jalur, jarak tempuh, kondisi sungai, dan aktivitas operasionalnya,” katanya.

Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dapat memperhatikan usulan tersebut serta mendorong dinas terkait, khususnya Dinas PUPR, menjadi leading sector dalam pembahasan lintas instansi.

Fathurrahman menegaskan, PPP menawarkan solusi tersebut agar kepentingan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas perusahaan dapat berjalan beriringan. Ia berharap pada 2027 pemerintah daerah mulai mengalokasikan anggaran untuk studi kelayakan sebagai langkah awal pembangunan jalan khusus di wilayah Kalteng. (daw)

Bagikan berita ini
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *