Kantamedia.com – Gibran Rakabuming Raka resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Mantan Wali Kota Solo tersebut menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Langkah mundur Gibran ini merupakan buntut dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan seorang warga negara, Subhan Palal. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) dari luar negeri milik Gibran cacat hukum. Dokumen yang sebelumnya menjadi syarat administrasi pencalonan pada Pilpres 2024 itu pun resmi dinyatakan tidak berlaku.
Berdasarkan data dari laman resmi Kepaniteraan MA, perkara tata usaha negara (TUN) bernomor register 742 K/TUN/2026 tersebut diputus pada 30 Oktober 2026. Sidang kasasi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yulius bersama dua hakim anggota, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
“Kabul. Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” tulis petikan amar putusan MA sebagaimana tercantum pada situs Kepaniteraan MA.
Permohonan kasasi ini sebelumnya didaftarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT dan resmi diterima MA pada 23 September 2026. Dalam gugatannya, Subhan mengajukan tiga tuntutan utama, yakni mengabulkan gugatan secara menyeluruh, membatalkan keabsahan hukum suket penyetaraan pendidikan Gibran, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari Direktur Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Profil dan Rekam Jejak Subhan Palal
Mengutip laporan CNN, penggugat bernama lengkap Muhammad Subhan Palal tersebut berprofesi sebagai advokat. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) penyandang gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum ini mengelola kantor hukum H.M. Subhan Palal & Rekan yang berlokasi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Sebelum mendirikan firmanya sendiri, ia sempat bergabung di kantor hukum Pan Putra & Rekan pada 2008–2018. Bidang keahliannya meliputi hukum perdata, pidana, sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hingga kebijakan publik.
Kemenangan di tingkat kasasi ini bukanlah manuver hukum pertama yang dilancarkan Subhan.
Sebelum persoalan ijazah ini, Subhan sebelumnya juga pernah menggugat Gibran dan KPU RI terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kala itu, ia mempermasalahkan ketiadaan ijazah SMA yang diterbitkan sesuai sistem hukum Indonesia sebagai syarat mutlak keabsahan jabatan wakil presiden.
Subhan menuntut pembatalan pengangkatan tersebut serta meminta ganti rugi sebesar Rp 125 triliun untuk kas negara, meski perkara ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diadili oleh PN Jakpus karena bukan wewenang peradilan umum.
Selain menggugat Gibran, Subhan tercatat pernah mengajukan uji materi (judicial review) Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang turut menyeret nama Anies Baswedan. Menurutnya, pasal yang mengatur pengesahan status Warga Negara Indonesia (WNI) bagi orang bangsa lain tersebut berkaitan erat dengan hak konstitusional seseorang untuk menduduki jabatan publik.
“Saya ini termasuk pegiat yang kalau ada pejabat atau calon pejabat yang melanggar undang-undang, saya gugat. Sebelumnya saya gugat kandidat presiden,” ungkap Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Respons Subhan Usai Gibran Mundur
Menanggapi keputusan mundurnya Gibran, Subhan Palal mengaku bersyukur dan lega. Ia menilai langkah tersebut telah menjawab tuntutan hukum yang selama ini diperjuangkannya demi menegakkan aturan konstitusi.
“Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Nah, berikutnya, kekosongan wapres harus segera diisi. Perjuangan saya dari awal memang agar kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang,” ujar Subhan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski merasa lega, Subhan mengingatkan adanya agenda krusial pemerintah ke depan, yakni mengisi kekosongan kursi wakil presiden. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto lebih selektif dalam menentukan sosok pendamping baru, terutama terkait rekam jejak serta kelayakan syarat pendidikan.
“Untuk sementara lega, tapi ada pekerjaan berikutnya yaitu pengisian kekosongan wapres. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan syarat calon, terutama pendidikannya layak, ada titik temu dengan presiden sehingga tidak ada perlawanan, cocok dengan Pak Prabowo, dan terutama yang nasionalis-agamis agar ke depannya lebih adem,” pungkasnya. (*/pri)
