PALANGKA RAYA, kantamedia.com – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mendorong pemerintah memperkuat pembangunan daerah melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Arton mengatakan perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum evaluasi bersama agar pembangunan ke depan semakin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kemampuan pemerintah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Ke depan kita berharap bangsa ini semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Yang paling utama kita harapkan penyerapan tenaga kerja itu akan semakin banyak, sehingga tingkat pengangguran pun semakin menurun,” ujar Arton, Rabu (19/8/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.
Menurut Arton, sejumlah sektor pembangunan yang selama ini berjalan tidak membutuhkan perubahan mendasar. Pemerintah hanya perlu meningkatkan kualitas dan cakupan program yang telah dilaksanakan.
“Sebenarnya tidak ada yang diperbaiki, hanya peningkatan saja. Karena selama ini beberapa sektor pembangunan itu sudah berjalan, hanya perlu peningkatan,” katanya.
Namun, keterbatasan fiskal masih menjadi salah satu tantangan dalam memperluas pembangunan. Arton menyebut kemampuan anggaran Kalteng saat ini masih terbatas sehingga dukungan transfer dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
Ia menilai besaran transfer ke daerah seharusnya memperhitungkan kondisi dan karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang luas serta memiliki kebutuhan pembangunan yang besar.
“Selama ini kita berharap pemerintah pusat menggelontorkan dana transfer sesuai dengan kondisi Kalimantan Tengah. Ternyata sampai sekarang masih belum memadai,” ujarnya.
Karena itu, Arton berharap pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan transfer ke daerah sehingga kapasitas fiskal Kalteng dapat diperkuat dan pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan.
“Kita harapkan ke depan ada perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan anggaran yang ditransferkan ke daerah,” pungkasnya. (daw)
