Palangka Raya, Kantamedia.com – Pengelolaan sektor pertambangan di Kalimantan Tengah kembali disorot. Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menuntut komitmen nyata dari perusahaan tambang dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), seiring dampak besar yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan alam sekitar.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menegaskan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Menurutnya, sektor ini membawa konsekuensi serius yang menuntut kompensasi sosial dan perbaikan lingkungan.
“Fraksi Golkar memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan tambang wajib menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya mengejar profit,” ujarnya, Sabtu, (17/5).
Ia menyoroti perlunya kontribusi perusahaan dalam pembangunan infrastruktur publik di sekitar wilayah operasional. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.
“Kami mendorong agar Pemprov Kalteng mewajibkan perusahaan tambang ikut memperbaiki infrastruktur yang terdampak. Jangan semua kerusakan dibebankan ke APBD,” tegas politisi asal Dapil V Kapuas dan Pulang Pisau itu.
Noor Fazariah menambahkan, kehadiran industri tambang harus memberi manfaat nyata dan adil bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam perbaikan fasilitas umum menjadi hal mutlak dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan tanggung jawab sosial. (Mhu)
