Palangka Raya, kantamedia.com – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2025, Rabu (18/6/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Juru Bicara Banggar, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi perlu konsisten dan terbuka, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.
Terkait target pendapatan yang tidak tercapai dari dana transfer, Banggar mendorong dilakukan rekonsiliasi dan penyelarasan penerimaan, agar kepastian pendapatan daerah bisa terjaga.
Dukungan juga diberikan terhadap penguatan kelembagaan Bapenda dan pembentukan regulasi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor PKB, PBBKB, dan Pajak Alat Berat.
Banggar juga meminta agar LHP BPK RI segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, untuk mempertahankan opini WTP di masa mendatang.
Dalam konteks belanja daerah, Banggar meminta agar belanja hibah dilakukan secara selektif dan akuntabel, serta mendorong agar penyusunan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 lebih realistis, produktif, dan tepat sasaran.
Banggar juga mendorong UPTD Samsat untuk memiliki fungsi proaktif dalam optimalisasi penerimaan, tidak hanya bersifat administratif. (daw)
