Palangka Raya, Kantamedia.com — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Freddy Ering, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut penajaman prioritas pembangunan. Meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terserap dan proyeksi APBD 2026 diperkirakan menurun, ia menekankan bahwa pembangunan tetap harus berjalan dengan fokus pada sektor esensial.
“Tidak terlalu buruk, tapi pasti tidak semua prioritas bisa dipenuhi. Hal-hal yang sangat mendesak yang akan didahulukan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Freddy, Selasa (23/9/2025).
Ia mendukung langkah Pemprov Kalteng untuk mengejar setoran DBH dari pusat, terutama di tahun pertama masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, penurunan APBD yang terlalu tajam dapat mengganggu keberlangsungan pembangunan dan pencapaian visi-misi daerah.
“Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu tidak elok. Jadi intinya, kita mendukung langkah Pemprov menarik dana bagi hasil dari pusat karena memang ada peluang,” tegasnya.
Selain isu fiskal, Freddy juga menyoroti kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak. Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi edukatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui insentif dan kemudahan.
“Memang ada potensi masyarakat jadi terbiasa menunda, tapi dengan adanya kemudahan, diharapkan kepatuhan justru meningkat. Katakanlah sebelumnya 50 persen, bisa naik ke 70 persen wajib pajak yang memenuhi kewajibannya,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan program amnesti pajak yang berulang. Menurut Freddy, membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab warga negara yang hasilnya kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan. (Daw).
