Palangka Raya, Kantamedia.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ya, kita maklumi saja. Dua lembaga seperti BUMD itu kadang ada naik-turunnya, kadang berjalan, kadang tersendat. Hidup segan, mati tak mau. Disubsidi pun habis begitu saja,” ujar Muhajirin usai rapat di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10).
Menurutnya, penyertaan modal dari pemerintah daerah selama ini belum mampu mendorong BUMD untuk tumbuh produktif. Dana yang digelontorkan, kata dia, “paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji pegawai,” tanpa menghasilkan laba yang berarti bagi daerah.
Muhajirin menilai akar persoalan terletak pada lemahnya manajemen dan minimnya dukungan strategis dari kepala daerah. “Kalau perusahaan daerah itu memang perlu bupati yang turun tangan langsung, benar-benar menaungi usaha tersebut agar bisa menghasilkan pendapatan,” katanya.
Ia bahkan menyarankan agar beberapa unit usaha BUMD diserahkan kepada pihak swasta agar dikelola secara profesional dan efisien. “Untuk urusan perhotelan misalnya, lebih baik diserahkan ke swasta. Mereka lebih profesional dalam mengelola usaha,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan pabrik mini CPO sebaiknya ditempatkan di wilayah dengan potensi perkebunan rakyat yang besar agar operasionalnya produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Terkait penyertaan modal, Muhajirin menyebut tidak ada tambahan modal baru selama enam tahun terakhir. “Saya agak lupa detailnya, tapi untuk saat ini belum ada penyertaan modal baru. Kita juga belum tahu posisi struktur APBD kita, masih bersifat global,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi fiskal terbatas, alokasi belanja pemerintah lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti hibah dan layanan publik, ketimbang penyertaan modal kepada BUMD yang belum jelas arah bisnisnya. (Daw).
