Palangka Raya, Kantamedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menegaskan bahwa kriteria keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak semata-mata diukur dari tingginya angka penyerapan. Penggunaan dana publik wajib menghadirkan dampak positif langsung bagi kesejahteraan warga serta kemajuan pembangunan wilayah.
Anggota DPRD Kalteng, Ampera A. Y. Mebas, menyampaikan bahwa pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 bakal mendalami musabab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pihaknya tidak ingin sekadar melihat nominal sisa dana, melainkan membedah faktor pemicunya secara mendalam.
Menurut Ampera, timbulnya sisa anggaran akibat penghematan belanja yang cermat merupakan bukti tata kelola keuangan yang sehat. Namun, persoalan serius muncul bilamana akumulasi dana mengendap tersebut dipicu oleh agenda kerja yang gagal terwujud atau eksekusi di lapangan yang tidak berjalan maksimal.
“Kalau nanti SiLPA ternyata besar, tentu harus kita teliti lebih mendalam. Kita ingin mengetahui apakah itu murni karena efisiensi atau justru ada program yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Ampera, Rabu (1/7/2026).
Mantan Bupati Barito Timur itu mendesak evaluasi komprehensif dari hulu ke hilir, mulai tahap penyusunan skema, pelaksanaan teknis, hingga audit realisasi. Pola ini penting agar tiap hambatan dapat teridentifikasi guna menjadi bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Ampera meminta seluruh organisasi perangkat daerah terus membenahi kualitas perencanaan operasional. Penyerapan tinggi tanpa asas kemanfaatan hanya akan menjadi statistik tanpa makna bagi publik.
“Yang kami inginkan bukan sekadar serapan anggaran yang tinggi, tetapi anggaran itu benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus berjalan secara optimal dan akuntabel,” pungkasnya. (pri)
