Palangka Raya, Kantamedia.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tommy Irawan Diran, menyoroti ketimpangan kebutuhan dasar masyarakat saat reses di Kecamatan Selat, Senin (17/11/2025). Dari delapan titik kunjungan, warga kembali mengeluhkan persoalan infrastruktur permukiman hingga rendahnya insentif kader posyandu di wilayah kelurahan.
Tommy menjelaskan insentif kader posyandu di kelurahan hanya Rp50 ribu per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Kondisi ini berbeda dengan kader di desa yang menerima sekitar Rp300 ribu karena pembiayaan berasal dari dana desa. “Padahal kader posyandu melayani balita hingga lansia, sehingga beban kerja mereka tidak kecil,” ujarnya.
Ia menilai ketimpangan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi. Tommy berencana membawa isu ini ke pembahasan tingkat provinsi untuk melihat kemungkinan penambahan dukungan melalui APBD. “Kita ingin memastikan tenaga pelayanan dasar seperti kader posyandu juga mendapat penghargaan yang layak,” katanya.
Selain sektor kesehatan, aspirasi masyarakat masih didominasi perbaikan jalan lingkungan, bantuan rumah ibadah, serta penguatan potensi wisata desa. Tommy mencontohkan kawasan Pulau Telo Lama yang memiliki sejumlah lokasi wisata sungai. “Saya sempat berdiskusi dengan Bupati Kapuas, dan beliau sangat antusias, karena potensi ini bisa menambah PAD,” jelasnya.
Tommy juga menanggapi tingginya pekerja informal di Kalteng berdasarkan data BPS Agustus 2025 yang mencapai 52 persen. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Disnakertrans untuk memastikan keakuratan data tersebut. “Kalau benar, ini harus menjadi perhatian serius,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi wilayah Selat mencerminkan tantangan pemerataan pembangunan. Infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah daerah. “Aspirasi ini akan menjadi bahan kami dalam pembahasan eksekutif dan DPRD,” tegasnya. (Daw)
