Palangka Raya, Kantamedia.com – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H. Pajarudinnoor, menemui massa aksi Garda MBG (Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo–Gibran) yang menggelar demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kalteng, Kamis (30/10/2025).
Aksi tersebut berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat, dengan tujuh tuntutan utama yang mencakup reformasi Polri hingga pencopotan sejumlah menteri dalam Kabinet Prabowo–Gibran.
Pajarudinnoor menjelaskan bahwa pimpinan DPRD tidak dapat hadir langsung karena sedang mengikuti rapat internal. “Ya, ini terjadi demo, sebenarnya kapasitas pimpinan. Tapi tadi posisi pimpinan masih rapat, jadi kami yang menemui,” ujarnya.
Ia menyebut interaksi antara aparat, sekretariat, dan perwakilan massa berlangsung kondusif. “Hal-hal yang kurang menyenangkan sempat terjadi, tapi setelah itu kelihatannya kooperatif saja. Dengan catatan, tidak anarkis dan kata-kata juga harus santun, karena bagaimanapun DPRD ini adalah representasi masyarakat yang juga perlu dihormati,” tegasnya.
Pajarudinnoor menegaskan bahwa substansi tuntutan Garda MBG sebagian besar berkaitan dengan isu nasional, sehingga berada di luar kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. “Yang disampaikan itu tadi kan ranahnya pusat — masalah Prabowo dan Gibran, itu bukan kewenangan DPRD di sini. Jadi kami hanya menerima dan meneruskan,” jelasnya.
Ia menambahkan, surat tuntutan massa akan disampaikan secara resmi kepada pimpinan DPRD untuk kemudian direkomendasikan dan diteruskan ke lembaga berwenang di tingkat pusat. “Nanti surat itu akan dikirimkan kepada pimpinan DPRD, lalu direkomendasikan dan diantar ke sekretariat untuk diteruskan ke pusat. Posisi kami hanya menerima dan menyampaikan aspirasi,” tutupnya.
Aksi Garda MBG berlangsung sekitar dua jam dan berakhir dengan pembubaran massa secara tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. (Daw).
