Palangka Raya, Kantamedia.com – Capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan satu-satunya tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan publik. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menegaskan bahwa integritas serta keterbukaan seluruh aparatur sipil dalam mengelola keuangan daerah memegang peranan yang tak kalah krusial.
Pipit mendorong penguatan budaya kerja yang mengedepankan profesionalitas serta kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, fondasi moral yang kuat dalam setiap instansi menjadi kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Opini WTP harus menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ujar Pipit, Kamis (2/7/2026).
Politikus ini juga mengingatkan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan konsistensi serta komitmen kolektif. Kerja sama yang padu antara pemerintah daerah, jajaran dewan di DPRD Kalteng, dan seluruh satuan kerja mutlak diperlukan agar sajian laporan keuangan maupun eksekusi program lapangan selalu sejalan dengan koridor hukum.
Guna mengawal transparansi tersebut, Komisi I berikrar akan memperketat fungsi pengawasan lewat monitoring serta evaluasi berkala terhadap serapan anggaran di tiap OPD. Langkah preventif ini dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal sebelum menjadi temuan pemeriksaan formal.
“Pengawasan yang dilakukan secara berkala bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Pipit berharap prinsip akuntabilitas ini terus melekat sebagai budaya kerja Pemprov Kalimantan Tengah. Dengan demikian, setiap rupiah dari anggaran belanja daerah benar-benar teralokasi secara efektif demi memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kalteng. (pri)
