Palangka Raya, Kantamedia.com –Perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga. Diperlukan payung hukum yang kuat agar hak-hak anak terpenuhi dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. Menurutnya, penyusunan peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan kota layak anak sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu, agar perlindungan ibu dan anak punya dasar hukum yang jelas.
Melalui perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin paham soal perlindungan anak, termasuk hak-hak anak dan kewajiban orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang mereka.
“Kalau setahu saya, sudah hampir berapa tahun yang lalu sudah disampaikan terkait kota layak anak. Karena kita melihat bahwa ini penting untuk memberikan pelindungan kepada ibu dan anak dari kekerasan, bisa tahu kewajiban orang tua, tahu hak-hak anak,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Hasan menegaskan, pemenuhan hak anak bukan hanya soal perlindungan dari kekerasan, tetapi juga memastikan anak mendapat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangannya.
Ia menambahkan, perda yang sudah disahkan harus dibarengi sosialisasi masif agar dipahami masyarakat. Tanpa itu, aturan tidak akan berdampak maksimal.
“Kita berharap dengan adanya perda ini, mudah-mudahan mutu dan kualitas kehidupan anak-anak kita di Palangka Raya bisa terjaga dengan baik,” harapnya.
Menurut Hasan, mewujudkan kota layak anak bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat menentukan agar anak bisa tumbuh di ruang yang aman.
Dengan regulasi itu, Palangka Raya diharapkan memiliki landasan lebih kuat untuk menjamin hak anak, mencegah kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung anak tumbuh optimal. (*/Fay)
